Headlines News :
Home » » Dewan Minta Pemkot Cegah dan Larang Acara Grand Opening Pasar Turi Baru

Dewan Minta Pemkot Cegah dan Larang Acara Grand Opening Pasar Turi Baru

Written By Redaksi on Selasa, 15 Maret 2016 | 22.18.00


SURABAYA Pansus Raperda Pencabutan Perda Retribusi Pasar Turi DPRD Surabaya akhirnya mengambil kesimpulan untuk meminta agar Pemkot Surabaya membantalkan MoU antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor Pasar Turi Baru, karena dinilai telah wanprestasi.

Ungkapan ini disampaikan Sukadar selaku Ketua Pansus Raperda Pencabutan Perda Retribusi Pasar Turi yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya, sesaat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perwakilan pedagang pasar turi eks kebakaran dan wakil dari PT Gala Bumi Perkasa selaku investor.

Bahakn Sukadar juga mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk tidak kembali terjebak dalam permainan PT Gala  Bumi Perkasa yang dalam waktu dekat bakal melakukan Grand Opening.

“Saya minta kepada Pemkot Surabaya untuk tidak masuk dalam jebakan baru PT Gala  Bumi Perkasa, karena jika mereka membiarkan apalagi terlibat dalam acara itu, maka sama dengan turut melegalkan, untuk itu sebaiknya Pemkot harus mencegah sekaligus melarang kegiatan Grand Opening itu,” tegasnya. Selasa (15/3/2016).

Namun disisi lain, M Mahmud anggota Komisi C DPRD Surabaya asal Fraksi Demokrat yang sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya mengatakan, upaya pembatalan kontrak kerja BOT Pasar Turi baru dengan PT Gala  Bumi Perkasa yang dilakukan Pemkot Surabaya agaknya masih jauh panggang dari api, meski sejumlah pelanggaran kontrak pembangunan Pasar Turi baru dipastikan telah dilakukan oleh PT Gala Bumi Perkasa selaku investor.

Alasannya, sebagai Wali kota, nampaknya Tri Rismaharini tidak akan melakukan pembatalan perjanjian tersebut karena faktor ewuh pakewuh (perasaan tak enak,red), karena kontrak yang dilakukan merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yakni era Bambang DH. Sementara antara Risma dan Bambang kini posisinya dalam partai yang sama yakni PDIP. Artinya Wali kota Risma terkesan tersandera.

“Masalahnya sudah jelas setidaknya ada tiga pelanggaran perjanjian BOT yang dilakukan investor(PT Gala Bumi Perkasa,red). Dan jika dikembalikan pada perjanjian, Pemkot sangat bisa melakukan pembatalan. Namun Wali kota sekarang saya kira tidak akan berani mengingat pembuat perjanian adalah Wali kota sebelumnya yang juga satu partai dengannya. Jadi ini hanya masalah ewuh oakewuh saja,” ujar mantan ketua Komisi B DPRD Surabaya ini.

Tidak hanya itu, menurut M Mahmud juga masih ada hal lain yang menjadi ganjalan, yakni dalam klausul perjanjian BOT Pasar Turi ternyata tidak pernah ada klausul sangsi  jika ada salah satu pihak melakukan pelanggaran.

“Dalam perjanjian memang tidak ada klausul sangsi mengikat kedua pihak jika melakukan pelanggaran. Jadi bagaimana nasib Pasar Turi juga tidak jelas,” ungkap pria yang sempat duduk sebagai ketua DPRD Surabaya pada periode lalu ini.

Mahmud merinci , PT Gala Bumi Perkasa telah melakukan setidaknya tiga pelanggaran kesepakatan dalam perjanjian BOT Pasar Turi Baru. Pertama, lanjut Mahmud pelanggaran sistem penjualan stand denga metode strata title atau hak milik stand.

Padahal, kata Mahmud, seluruh bangunan dan lahan Pasar Turi Baru adalah milik Pemkot Surabaya, sehingga penjualan stand tidak seharusnya hak milik tetapi sebatas hak guna. “Jadi investor menjual barang yang bukan miliknya,” tegas Mahmud.

Pelanggaran kedua, lanjut Mahmud , adalah penambahan tinggi bangunan yang seharusnya enam (6) lantai menurut perjanjian pertama menjadi sembilan(9) lantai. Tentang hal ini,Mahmud menyebut memang pihak investor pernah mengajukan pengubahan perjanjian, namun sampai sejauh ini belum ada keputusan resmi dari Pemkot Surabaya meski pernah ada kajian bisa ditambah menjadi delapan(8) lantai.

Dan yang ketiga, kata penasehat Fraksi Demokrat ini, PT Gala Bumi Perkasa telah melanggar waktu perjanjian penyerahan BOT. Dalam Perjanian, lanjutnya, pihak investor sudah harus menyelesaikan dan menyerahkan bangunan Pasar Turi Baru dalam jangka waktu 24 bulan atau sampai 13 Februati 2014.

Terkait dosa investor Pasar Turi Baru, rekan Mahmud di Komisi C, Vincencius Awey menambahkan pihak PT Gala Bumi Perkasa telah menarik sevice charge pada pedagang sebesar Rp100 ribu per meter persegi dari yang seharusnya Rp75 ribu per meter persegi sesuai dokumen kualifikasi. Selain itu ternyata luasan void/stand dilaporkan pedagang tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, lanjut Vincencius Awey, sangat tidak masuk akal bila Pemkot Surabaya tidak berani mengambil alih Pasar Turi Baru dari tangan investor dan mengambil tindakan pembatalan perjanjian.

“Tidak masuk akal bila Pemkot tidak berani bertindak menghentikan aktifitas Pasar Turi. Harus dibatalkan itu perjanjian dan usut secara hokum,” ujar legislator yang juga sekretaris DPC nasdem Surabaya ini.

Awey juga menambahkan, dari sejumlah hearing dengan berbagai pihak terkait Pasar Turi ada indikasi permainan dalam penetapan PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor Pasar Turi. Menurutnya ada sinyalemen uang jaminan sebesar Rp200 milar sebagai syarat pra kualifikasi adalah fiktif. “Perlu diusut bagaimana ini terjadi,” tegasnya. (q cox)
Share this article :

Subscrib Me

Subscribe via RSS Feed If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
 
I Pedoman Media Siber | Syarat Dan Ketentuan | Redaksi
Powered by SuaraPekerja
Copyright © 2011. Jatim Today | Portal Berita Jawa Timur - All Rights Reserved
Design by Creating Website Published by Mas Template