Surabaya – Pemerintah Republik Indonesia (RI) masih menimbang langkah strategis dalam menyelesaikan skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga kini mekanisme pembayarannya belum mencapai kata final dan masih dalam tahap pembahasan intensif dengan pihak Tiongkok.
“Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” ujar Purbaya saat ditemui awak media usai mengisi studium generale dalam rangka Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) siang.
Menurut Purbaya, pemerintah berencana mengirimkan tim negosiasi ke Tiongkok untuk membahas lebih rinci skema pembayaran utang proyek strategis nasional tersebut. Tim ini akan memastikan agar struktur pembiayaan tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat.
Dengan dikirimkannya tim negosiasi ke Tiongkok, pemerintah berharap dapat menemukan titik temu yang tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga memperkuat fondasi kerja sama ekonomi Indonesia–Tiongkok di masa mendatang.
“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persis. Kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
Meski belum memaparkan nilai maupun tenor pembayaran yang akan disepakati, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah. Setiap keputusan, katanya, harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal serta keseimbangan hubungan ekonomi kedua negara.
Proyek kereta cepat Whoosh, yang diresmikan pada 2023, menjadi simbol ambisi Indonesia dalam memasuki era transportasi moderen. Namun di balik laju cepatnya, proyek ini juga memunculkan sejumlah tantangan keuangan, terutama dalam hal pembiayaan dan pengembalian investasi.
Pemerintah menegaskan, negosiasi ulang bukan semata soal utang, tetapi juga bagian dari upaya menata ulang skema kerja sama strategis agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Tidak ada komentar