Pendapatan Negara di Jatim Tembus Rp178 Triliun, PNBP Lampaui Target
Surabaya – Kinerja keuangan negara di Jawa Timur hingga akhir September 2025 mencatat hasil positif. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Perwakilan Jawa Timur, total pendapatan negara mencapai Rp178,56 triliun atau 63,15 persen dari target.
Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama dengan capaian Rp171,86 triliun (61,97 persen). Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mencatat prestasi lebih tinggi, menembus Rp6,69 triliun atau 123,11 persen dari target.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Dudung Rudi Hendratna mengatakan, dari sisi perpajakan, penerimaan pajak netto Jawa Timur tercatat Rp71,32 triliun, dengan sektor industri pengolahan menyumbang paling besar yakni Rp47,37 triliun (56,2 persen).
Kinerja Bea dan Cukai juga dikatakannya, tumbuh signifikan dengan realisasi Rp100,54 triliun (67,55 persen), didorong peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar akibat kenaikan harga CPO.
Sementara DJKN Jatim menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dengan nilai lelang Rp4,19 triliun (76,91 persen) dan PNBP lelang Rp132,94 miliar (106,46 persen).
Di sisi belanja, realisasi APBN di Jawa Timur mencapai Rp92,09 triliun (72,97 persen), terdiri dari belanja K/L Rp28,64 triliun dan Transfer ke Daerah Rp63,45 triliun. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar yakni Rp18,73 triliun (77,53 persen), disusul belanja barang, modal, dan bantuan sosial.
“Komposisi belanja ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang berimbang antara peningkatan kesejahteraan aparatur, pelayanan publik, dan penguatan infrastruktur produktif,” kata Dudung, Kamis (23/10/2025).
Sementara itu, dua program prioritas nasional juga menunjukkan progres baik di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat realisasi Rp938 miliar, menjadikan Jawa Timur peringkat ketiga nasional, dengan 4,16 juta penerima manfaat (47 persen).
Kemudian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional, dengan 7,97 juta pendaftar (18,94 persen) dan 7,54 juta peserta hadir (17,92 persen), serta realisasi anggaran Rp7,17 miliar.
“Kinerja perpajakan yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. APBN hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Tidak ada komentar