PDIP Minta Klarifikasi Kepala BGN soal Dugaan Kader Partai Ikut Garap MBG

Surabaya – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya telah meminta klarifikasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan keterlibatan kader partai politik dalam pengadaan maupun pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, surat yang dikirim PDIP belum mendapat balasan.

Hasto mengatakan, surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN saat itu, Nanik S Deyang, yang menyebut seluruh partai politik diduga ikut terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG.

“Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDIP untuk terlibat dalam program tersebut, maka ketika kemudian muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP, kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan menunggu, kalau belum juga ada balasan kami akan kirim surat kembali,” kata Hasto di sela menghadiri ujian disertasi terbuka pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7/2026).

Menurut Hasto, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 itu ditandatangani dirinya bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Melalui surat tersebut, PDIP meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang dimaksud dalam pernyataan BGN.

“Itu karena Nanik Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan seluruh partai politik ikut di dalam pengadaan dan juga manajemen SPPG,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, sebelum surat klarifikasi dikirim, PDIP telah lebih dulu menginstruksikan seluruh kader di eksekutif, legislatif, maupun struktural partai agar tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan finansial.

Menurutnya, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat tidak boleh berubah menjadi ajang komersialisasi maupun praktik perburuan rente.

“Program yang dalam desainnya ditujukan dengan misi yang baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan, termasuk oleh kekuasaan maupun pemburu rente yang mencari keuntungan sehingga rakyat justru dikorbankan,” tegasnya.

Hasto juga menegaskan, PDIP akan segera memanggil dan meminta klarifikasi apabila terdapat laporan mengenai kader yang terbukti terlibat dalam pengelolaan MBG. Bentuk sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Oh, begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. Soal sanksi tergantung jenis pelanggarannya. Karena itu kan program untuk rakyat. Kita enggak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” tandasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini PDIP masih menunggu penjelasan resmi dari BGN mengenai siapa saja kader partai yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

“Yang dimaksud dari PDIP itu siapa? Karena dinyatakan seluruh partai terlibat dalam program tersebut. Kami masih menunggu data lengkapnya,” tutup Hasto.