
Sidoarjo – Konflik internal terkait pembagian saham dan kepengurusan bergulir di tubuh perusahaan kosmetik PT Rembaka (La Tulipe) yang berkedudukan di Sidoarjo. Ahli waris salah satu pendiri perusahaan tersebut, Antoni Prabowo Handojo, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
Perkara perdata yang terdaftar dengan nomor 202/Pdt.G/2026/PN.SDA tersebut kini telah memasuki agenda sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak penggugat.
Irawan Sukma SH, kuasa hukum penggugat mengungkapkan, gugatan ini dilayangkan lantaran hak kliennya sebagai ahli waris dari almarhum Prof Indro Handojo, salah seorang pendiri sekaligus pemilik awal PT Rembaka—tidak kunjung dipenuhi sejak sang ayah wafat pada 2011 silam.
“Sejak 2011 sudah ada akta pembagian waris secara notariil, yang mana klien kami mendapatkan seperempat bagian saham dari ibunya yang juga salah satu pemegang saham. Namun, hingga kini pembagian saham itu tidak pernah dilaksanakan,” ujar Irawan Sukma kepada wartawan di PN Sidoarjo, Selasa (17/11/2026).
Sebelum menempuh jalur litigasi, pihak ahli waris mengaku telah melayangkan surat somasi beberapa kali kepada jajaran manajemen perusahaan, tetapi belum mendapat tanggapan.
Dalam berkas gugatannya, pihak penggugat menyeret lima pihak sebagai tergugat dan tiga pihak sebagai turut tergugat. Kelima tergugat tersebut meliputi Direktur Utama PT Rembaka Kuncoro (Tergugat I), jajaran direksi yakni Yohanes Tangguh, Ida, dan Ira (Tergugat II hingga IV), serta ibu kandung penggugat, Wiwik (Tergugat V). Sementara itu, PT Rembaka, notaris, serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) didudukkan sebagai Turut Tergugat I hingga III.
Irawan juga menyayangkan, sikap para pihak tergugat yang dinilai tidak kooperatif selama proses hukum berjalan, terutama pada tahap mediasi. Menurutnya, upaya mediasi menemui jalan buntu lantaran para prinsipal tergugat tidak pernah hadir secara langsung.
“Selama proses mediasi, para prinsipal dari Tergugat I sampai Tergugat V, serta Turut Tergugat I, tidak pernah sekalipun bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, hanya diwakili kuasa hukumnya. Padahal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, prinsipal wajib hadir dalam mediasi,” katanya.
Pihak penggugat pun telah melayangkan surat keberatan resmi kepada hakim mediator atas ketidakhadiran para prinsipal tersebut, sementara kliennya selaku penggugat selalu hadir memenuhi panggilan mediasi.
“Kami menduga tidak ada iktikad baik dari pihak para tergugat dan turut tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan,” pungkasnya.
Tidak ada komentar